Suaramilitan.com. -Riau- Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang untuk keuntungan pribadi atau orang lain, baik itu uang nega...
Suaramilitan.com. -Riau- Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang untuk keuntungan pribadi atau orang lain, baik itu uang negara, perusahaan, organisasi yayasan dan sebagainya. Di indonesia sendiri sudah d atur dalam UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Walapun sudah ada regulasi tentang tidak pidana korupsi tetapi masih ada oknum aparatur sipil negara yang mencoba untuk menggelapkan uang negara untuk kepentingan pribadi.
Tindak tanduk yang dilakukan oleh aparatur sipil negara telah d atur di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023. Dan juga di atur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil.
Regulasi ini mengikat bahwasanya Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak boleh melakukan tindakan yang semena-mena.
Mereka telah digaji oleh negara yang berarti mereka siap mengabdikan dirinya kepada Negra Kesatun Republik Indonesia sesuai regulasi yang ada.
Saat ini terkhusus di Riau juga terjadi dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pj bupati Indragiri Hilir saat ini Herman.
Herman diduga beberapa kali melakukan tindakan merugikan negara dan melanggar hukum.
Saat herman menjadi kadis Bapenda Riau 2020/2021 diduga pengeluaran perjalanan Dinas Bapenda Riau pada masa jabatan Herman, pengeluaran biaya perjalanan dinas tidak sesuai dengan jumlah yang di cairkan, yang mengakibatkan anggaran berlebih. Dan seharusnya anggaran yang berlebih dikembalikan ke kas daerah. Total kerugian negara 500 juta lebih.
Pada saat herman menjabat sebagai kadis Perternakan dan kesehatan hewan 2021/2023 herman diduga melakukan perbuatan yang menguntungkan dan merugikan negara. Diduga kegiatan pengadaan sapi dari dinas perternakan dan kesehatan hewan hanya sebagai objek Dugaan korupsi herman saja dan para kroni-kroninya dengan total anggaran 20 Miliar, kegiatan tersebut mengalami pemutusan kontrak tetapi pencairan sudah dilakukan hinggal 7 Miliar lebih. Namun total sapi yang dikirim tidak sesuai dengan jumlah uang yang di cairkan.
Herman juga terserat dugaan kasus gratifikasi izin pertambangan saat menjabat menjadi kadis Ekonomi Sumber Daya Mineral 2023/sekarang. Herman diduga meminta uang pelicin 50 juta per perusahaan bahkan lebih untuk izin usaha pertambangan.
Serta herman diduga memanfaatkan wewenang dan jabatannya sebagai Pj Bupati Inhil untuk menebus balas budi pada oligarki yang membantunya mendapatkan kursi Pj Bupati Inhil dengan cara diduga memonopoli proyek yang ada di kabupaten inhil dan memenangkan perusahaan milik oligarki.
Selasa, pekanbaru (23/07/2024)Fadel salah satu pengurus FKPMP-R juga mengatakan bahwasanya “ kasus seperti ini harus di usut hingga tuntas” ujar fadel
Koordinator umum Dedi gustiawan juga mengatakan. “Kami meminta KPK RI untuk turun gunung agar memerika dugaan kasus korupsi yang melibatkan herman yang saat ini menjabat sebagai Pj Bupati Inhil saat ini” ujar Dedi Gustiawan.
No comments